Catatan

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa sebuah harapan baru bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa secara lebih cepat. UU ini mengamanatkan pemberian kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang lahir karena adanya pengakuan (rekognisi) negara kepada desa sebagai kesatuan masyarakat hukum ini, telah membawa nuansa baru yang memosisikan desa sebagai subyek pembangunan. Ini lebih luas maknanya dibandingkan sekadar upaya pemberdayaan masyarakat desa, seperti yang dilakukan dalam berbagai program pembangunan yang dilakukan selama ini. Sebut saja misalnya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MD). Dalam PNPM-MD memang ada proses capacity building. Masyarakat desa diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam merencanakan kegiatan, mereka dilatih untuk menyusun skala prioritas. Namun ruang tersebut sesungguhnya masih bersifat terbatas. Berbagai aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat belum bisa tersentuh program. Terlebih lagi, program ini juga memiliki petunjuk teknis (juknis) kegiatan yang dibuat dari atas yang mesti diterapkan secara ketat. Ini seringkali mengakibatkan proses dan kegiatan dalam PNPM-MD terjebak dalam formalitas administratif.

Berbeda dengan semangat yang dibawa oleh UU Desa. Melalui kewenangan yang dimiliki, desa bisa merajut mimpi-mimpinya. Sebuah cita-cita, visi, dan tujuan bersama bisa dibuat, yang proses pencapaiannya dilakukan secara bersama-sama melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan kuasa yang dimilikinya, desa bisa mengelola aset dan potensinya secara lebih optimal. Kegiatan pembangunan yang dilakukan pun bisa menyentuh ke semua aspek kehidupan masyarakat. Ini adalah peluang yang mesti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh desa, khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sebuah Tantangan

Dibalik berbagai peluang yang disediakan oleh UU Desa itu, sesungguhnya upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Pertama, karena masih banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia, terutama di desa. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin per Maret 2018 sebanyak 25,96 juta orang atau sembilan persen lebih dari jumlah total penduduk Indonesia, yakni 261.890.900 jiwa. Dari jumlah penduduk miskin sebesar itu, 60,92% tinggal di desa. Kedua, faktor-faktor penyebab kemiskinan yang ada di desa juga sangat kompleks. Kemiskinan seringkali tidak hanya menyangkut persoalan ketidakmampuan atau ketidakberdayaan seorang individu maupun karena kelangkaan sumberdaya, tetapi bisa juga karena adanya struktur sosial yang tidak adil yang membuat sebagian masyarakat tidak memiliki akses pada hal-hal yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Lalu bagaimana desa menghadapi tantangan semacam itu? Mungkinkah kesejahteraan masyarakat desa bisa meningkat secara cepat mengingat desa sejak ditetapkannya UU Desa, selain mempunyai kewenangan yang luas, juga menerima anggaran yang relatif besar, yang dikenal dengan nama dana desa? Kunci jawabannya terletak pada kemampuan desa dalam mengelola kewenangannya.

Sebagaimana kita ketahui, desa sebelum UU Desa, dalam melaksanakan pembangunan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan pihak supra desa. Ketergantungan disebabkan karena banyaknya sumberdaya untuk pembangunan, terutama anggaran, dikelola oleh supra desa. Kalau pun ada program atau kegiatan yang dilakukan di desa, hakikatnya itu adalah program yang dirancang dan menjadi programnya supra desa. Jadi dalam hal ini, desa hanya sekedar menjadi tempat dilaksanakannya berbagai program dan proyek sektoral pihak supra desa. Dan parahnya lagi, seringkali program atau proyek yang dilakukan tidak selaras dengan program prioritas desa, bahkan bukan menjadi kebutuhan desa. Rencana pembangunan memang telah dibuat oleh desa setiap tahun. Namun dokumen yang dihasilkan seperti tidak memiliki makna, karena prioritas yang sudah ditulis dalam dokumen, tidak bisa terintegrasi dengan perencanaan supra desa. Pembangunan di desa seolah-olah sangat tergantung dari kebaikan pihak supra desa. Hal ini mengakibatkan lambannya pembangunan yang dilakukan di desa.

Dengan UU Desa, kondisi semacam itu diperbaiki. Desa diberikan kewenangan sekaligus anggaran. Ini menjadi modal penting sekaligus kekuatan pendorong utama bagi desa untuk bergerak mambangun. Desa dengan demikian memiliki sumberdaya pembangunan yang lebih baik dari sebelumnya. Kewenangan memungkinkan desa menyusun prioritas kegiatan sesuai dengan potensinya. Sementara anggaran (dana desa) memungkinkan desa melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, yang masuk dalam kewenangannya. Dengan dana desa yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, yakni sebesar 20,67 triliun di tahun 2015, 46,98 triliun di tahun 2016, dan 60 triliun di tahun 2017 dan 2018, upaya yang mengarah pada program peningkatan kesejahteraan bisa dilakukan secara tepat dan berkesinambungan.

Dana Desa untuk Apa?

Perlu diakui bahwa selama empat tahun pelaksanaan UU Desa, dana desa belum banyak digunakan untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara langsung. Sebagian besar desa-desa di Indonesia, masih menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Hal ini tentu wajar saja, sebab kebutuhan pembangunan infrastruktur memang masih cukup besar. Masih banyak desa-desa yang belum memiliki infrastruktur yang memadai. Namun demikian perubahan-perubahan pada sisi yang lainnya sebetulnya juga mulai terlihat. Praktik baik tata kelola desa sudah banyak bermunculan. Praktik tersebut bisa terkait dengan tata layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan pembangunan dan meningkatkan transparansi, serta berbagai inovasi lain termasuk pengembangan ekonomi desa.

Untuk yang terakhir ini, kita bisa melihat misalnya, sudah ada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PAD). Sebutlah misalnya BUM Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. BUM Desa yang memiliki usaha wisata, perikanan, dan beberapa usaha lain ini, di tahun 2017 sudah menghasilkan laba bersih lebih dari 5 Milyar. Sehingga tak heran, jika praktik baik pengelolaan BUM Desa Ponggok ini dijadikan rujukan, dan Desa Ponggok sering menjadi tempat belajar bagi desa-desa lainnya di Indonesia.

Praktik baik lain dalam upaya pemberdayaan ekonomi juga dilakukan di Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas. Pada bulan Agustus 2018, Desa Dermaji menyelenggarakan kegiatan Festival Kambing. Festival kambing merupakan ajang untuk mempromosikan potensi dan produk desa. Dalam festival tersebut digelar berbagai acara. Ada kontes kambing, seminar budidaya tenak kambing, pameran produk desa, lomba mewarnai untuk anak PAUD, dan pagelaran dongeng untuk anak.

Kontes kambing diikuti oleh puluhan peternak dari Desa Dermaji. Dalam kontes tersebut, dengan kriteria tertentu, dipilih kambing terbaik, baik jenis Peranakan Ettawa maupun Jawa Randu. Selanjutnya para pemenang diberikan penghargaan berupa uang dan piala. Kegiatan kontes ini dilakukan untuk membangkitkan kebanggaan para peternak, sehingga mereka lebih bersemangat lagi dalam budidaya ternak kambing. Ternak kambing memang menjadi salah satu potensi unggulan Desa Dermaji. Hampir seluruh kepala keluarga di Desa Dermaji, beternak kambing. Namun kegiatan peternakannya masih sebatas sebagai usaha sambilan. Melalui kegiatan festival, selain sebagai upaya mempromosikan potensi ternak kambing, juga sebagai bagian dari persiapan agar budidaya ternak kambing ini bisa menjadi penghasilan utama masyarakat dan berskala industri.

Selain mengikuti kontes, peserta juga bisa mengikuti seminar budidaya ternak kambing yang menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan akademisi, pemerintahan, serta praktisi. Seminar ini dilakukan agar terjadi transfer pengetahuan dari pihak luar ke para peternak.

Apa yang Bisa Dilakukan?

Ke depan agar kewenangan desa bisa dikelola secara efektif, sehingga bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa hal yang bisa dilakukan:

1. Desa mesti menyusun basis data desa yang akurat. Basis data desa meliputi data statis dan dinamis, termasuk di dalamnya data yang terkait dengan persoalan kesejahteraan masyarakat. Basis data ini sangat penting karena akan dijadikan rujukan utama dalam pengambilan keputusan di desa melalui musyawarah desa. Bahkan akan lebih baik lagi jika desa memiliki data tingkat kesejahteraan masyarakat sendiri yang dibuat secara partisipatif. Tanpa adanya basis data desa yang akurat, sangat sulit membuat keputusan-keputusan yang efektif.

2. Memperkuat dan memperluas ruang partisipasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting. Partisipasi dapat memperkuat modal sosial dan sekaligus memberikan dukungan yang nyata terhadap program yang akan dilaksanakan. Melalui ruang partisipatif, berbagai persoalan terkait upaya meningkatkan kesejahteraan bisa dibicarakan secara bersama-sama. Ini bisa sangat efektif, karena keterbatasan-keterbatasan dan sekaligus potensi yang ada bisa dirasakan dan diketahui bersama. Sehingga langkah-langkah strategis dalam rangka mensejahterakan masyarakat bisa ditemukan dan dilakukan.

3. Mengefektifkan musyawarah desa. Musyawarah desa sebagai ruang pengambilan keputusan bersama mesti didesain menjadi ruang yang memungkinkan berbagai gagasan masyarakat muncul. Musyawarah desa mesti manjadi ruang untuk membangun mimpi bersama.

4. Mewujudkan tata kelola pembangunan desa yang partsispatif, transparan, dan akuntabel.

5. Membangun kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak. Kolaborasi perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan di desa. Dengan kolaborasi, desa bisa memanfaatkan secara optimal berbagai sumberdaya yang ada di luar. Kolaborasi bisa dilakukan dengan supra desa, perguruan tinggi, maupun lembaga swadaya masyarakat.

(Tulisan ini pernah dimuat di Buletin SMERU No. 2/2018)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.